Dua Dosen PPI Ikut Serta dalam FGD Ormas Keagamaan Indonesia

RILIS – Dalam upaya memperkuat peran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Indonesia, dosen Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) UIN Raden Mas Said Surakarta turut berperan aktif dalam Forum Pakar NU Jawa Tengah.

Forum ini mengusung tema Inisiasi Peta Jalan Kelembagaan NU Jawa Tengah untuk Kemaslahatan Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 dan diselenggarakan melalui kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (UNDIP), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PWNU Jawa Tengah, serta LAKPESDAM PCNU Semarang.

Forum ini berbentuk Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh para akademisi dari berbagai universitas ternama di Jawa Tengah, termasuk UNDIP, UNNES, Unwahas, UIN Walisongo, USM, UNISULA, UNU Yogyakarta, UIN Kudus, dan UIN Raden Mas Said Surakarta. Para profesor dan akademisi yang hadir turut memberikan kontribusi pemikiran strategis bagi penguatan kelembagaan ormas keagamaan di Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Koordinator Prodi PPI, Syafawi Ahmad Qadzafi, M.A., dan M. Zainal Anwar, M.S.I., dosen PPI, hadir untuk menyampaikan pandangan mereka terkait tema diskusi.

Qadzafi menekankan bahwa forum akademik semacam ini sangat penting dalam membangun diskursus ilmiah dan memperkenalkan berbagai gagasan strategis kepada akademisi lainnya.

Sementara itu, Zainal Anwar menyoroti pentingnya penguatan civil society bagi ormas keagamaan Islam sebagai bentuk eksistensi mereka di Indonesia. Menurutnya, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam perlu lebih aktif berperan, baik di tingkat nasional maupun dalam kancah global.

Diskusi ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Muslim kontemporer, termasuk dampak kebijakan pemerintah yang membutuhkan solusi strategis.

Salah satu upaya yang diusulkan adalah memperkuat peran masyarakat sebagai bagian dari civil society yang mandiri dan berdaya, dengan ormas keagamaan sebagai salah satu pilar utamanya.

Dalam konteks modern, civil society tidak lagi dipahami sebagai entitas yang selalu berseberangan dengan negara.

Sebaliknya, lembaga keagamaan perlu bersikap fleksibel, baik dalam mendukung maupun mengkritisi kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, peran strategis ormas keagamaan harus terus diperkuat demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Hadir pula dalam agenda ini, Dekan FISIP UNDIP Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., Ketua PWNU Jawa Tengah KH. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), dan Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah KH. Ubaidullah Shodaqoh.***