Koorprodi PPI Soroti Ortaker, Mahasiswa Asing, dan Skema Beasiswa dalam Sinkronisasi Program FUD 2026

RILIS - Koordinator Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI) turut hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sinkronisasi Program dengan Stakeholder Tahun 2026 yang diselenggarakan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUD) UIN Raden Mas Said Surakarta di Magelang. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan langsung dinamika dan tantangan yang dihadapi program studi.

Dalam forum tersebut, Koordinator Prodi PPI, Syafawi Ahmad Qadzafi, M.A., menegaskan bahwa sinkronisasi program tidak boleh berhenti pada level perencanaan, tetapi harus menyentuh realitas pengelolaan prodi sehari-hari—mulai dari struktur kelembagaan, layanan akademik, hingga keberlanjutan prodi.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah perubahan Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) UIN Raden Mas Said Surakarta, khususnya di tingkat program studi. Perubahan ini berdampak pada penambahan struktur kepemimpinan prodi, dari sebelumnya hanya Koordinator Prodi menjadi Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi.

“Perubahan struktur ini positif, tetapi perlu diikuti dengan kejelasan tugas, kewenangan, dan dukungan administratif. Jangan sampai bertambahnya jabatan justru menambah beban tanpa memperkuat tata kelola prodi,” tegas Koordinator Prodi PPI.

Sorotan berikutnya berkaitan dengan keberadaan mahasiswa asing yang mulai mengikuti perkuliahan, namun belum sepenuhnya disiapkan pada level fakultas. Koordinator Prodi PPI menyampaikan bahwa sebagian mahasiswa asing belum memiliki kemampuan Bahasa Indonesia, sementara dosen pengampu pada umumnya hanya memiliki kemampuan Bahasa Inggris pasif.

“Kalau ini tidak segera dicarikan solusi kebijakan, prodi dan dosen akan kesulitan. Perlu ada skema pendampingan bahasa, kelas pengantar Bahasa Indonesia, atau kebijakan akademik yang lebih adaptif,” ujarnya.

Selain itu, Koordinator Prodi PPI juga mengangkat isu keberlanjutan prodi-prodi ‘ramping’ atau kurang diminati, termasuk PPI. Dalam forum tersebut, ia mengusulkan penguatan skema beasiswa dan penetapan UKT rendah sebagai strategi afirmatif untuk menjaga keberlangsungan prodi sekaligus memperluas akses mahasiswa.

“Beasiswa dan UKT rendah bukan sekadar bantuan finansial, tapi strategi menjaga ekosistem keilmuan agar prodi-prodi kecil tetap hidup dan berkembang,” tambahnya.

Melalui keikutsertaan aktif dalam forum sinkronisasi ini, Koordinator Prodi Pemikiran Politik Islam berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan serius dalam perumusan kebijakan fakultas dan universitas, sekaligus memperkuat peran prodi sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan.***